UMP Jateng 2020 Ditetapkan Rp1,7 Juta, Serikat Pekerja Kecewa

Iklan Semua Halaman

Loading...

Header Menu

UMP Jateng 2020 Ditetapkan Rp1,7 Juta, Serikat Pekerja Kecewa

Solo Daily
Jumat, 25 Oktober 2019

SOLODAILY.ID ■ Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) merasa kecewa dengan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 Rp1.742.015,22, atau naik 8,5% dibanding UMP tahun lalu, Rp1.605.396,02.

Kendati mengalami kenaikan, FSPMI menilai jumlah itu tidak sesuai dengan keinginan buruh. Mereka menilai Pemprov Jateng masih menggunakan cara-cara lama, yakni politik upah murah untuk menarik investor ke wilayahnya.

“Bagi kami, keputusan UMK 2020 sebesar Rp1,7 juta itu bencana. Harapan kami untuk mengangkat upah lebih baik sirna. Tidak adil bagi kehidupan buruh di Jateng, kalau Rp1,7 juta itu masih jauh dari harapan,” ujar Ketua DPW FSPMI Jateng, Aulia Hakim, seperti dikutip dari Solopos.com, Kamis (24/10/2019).

Aulia menyebutkan selama ini sistem pengupahan di Jateng memang tidak berdasarkan UMP. Sistem pengupahan di Jateng menggunakan dasar penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang akan diumumkan 20 November mendatang. Kendati demikian, UMP tetap akan memberikan pengaruh pada disparitas dan penentuan UMK di tiap daerah.

“UMP memang bukan patokan, tapi dengan lahirnya UMP, akan berpengaruh pada disparitas dan penetapan UMK. Jadi, ketika UMP sudah rendah, ya kemungkinan besar naiknya UMK tidak tinggi, paling sekitar Rp150.000-Rp200.000,” ujar Aulia.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng itu menilai Pemprov Jateng, dalam hal ini Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, seharusnya berani membuat terobosan dalam menetapkan UMP maupun UMK.

Gubernur seharusnya tidak terpaku pada PP 78/2015 tentang Pengupahan maupun Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) No. B-M/308/HI.01.00/X/2019 yang menyatakan penentuan upah minimum didasarkan pada tingkat inflasi dan laju pertumbuhan nasional, yang tahun ini totalnya hanya berkisar 8,5%.

Menurut Aulia, Gubernur Jateng harusnya menggunakan ketentuan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada Pasal 89 disebutkan penentuan upah minimun diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

“Kedudukan UU itu kan lebih tinggi dibanding PP. Jadi saat UU tidak digunakan berarti ada konstitusi yang ditabrak. Seharusnya gubernur tahu hal itu. Gubernur enggak perlu takut tidak mengikuti SE menteri, toh gubernur itu jabatan politis bukan struktural jadi enggak bisa dipecat,” ujar Aulia.